Indonesiadaily.net, Kulon Progo – Tidak bisa dipungkiri bahwa Pilkada 2024 merupakan momen yang strategis bagi kemajuan dan perubahan Kulon Progo. Sehingga cabup dan cawabup yang akan bertarung dalam pilkada 2024 haruslah sosok yang mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat Kulon Progo.
“Cabup-cawabup harus memenuhi beberapa kriteria, misalnya tentang elektabilitasnya, kapabilitas, serta mempunyai kemampuan,” ujar Ketua DPC PAN Kulon Progo Muhtarom Asrori ketika ditemui di rumahnya, Senin, 15 April 2024.
Kemampuan di sini, menurutnya lebih bagaimana seorang cabup dapat menggerakkan mesin-mesin politik guna memenangkan kontestasi pilkada mendatang. Sehingga dengan adanya ‘kemampuan’ ini akan memudahkan mesin-mesin politik bekerja dan berkonsolidasi ke massa tingkat bawah.
“Selain itu, cabup mendatang harus mampu melaksanakan kepemimpinan di Kulon Progo dengan berani dan penuh dengan inovasi-inovasi untuk memajukan Kulon Progo,” ujarnya lebih lanjut.
Masih menurutnya bahwa banyak PR yang harus dikerjakan bagi bupati terpilih mendatang. Cabup haru mampu menggali potensi-potensi Kulon Progo guna meningkatkan PAD. Ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan oleh bupati terpilih nantinya.
Selama ini keberadaan bandara YIA belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan perekonomian Kulon Progo. Padahal banyak potensi yang bisa digali dengan keberadaan bandara YIA.
Kemudian cabup juga harus mempunyai komitmen untuk lebih memperhatikan pembangunan di Kulon Progo bagian utara. Dengan pembangunan infrastruktur di wilayah utara ini potensi ekonomi masyarakat wilayah utara kulon progo akan meningkat. Karena wilayah utara ini bisa menghubungkan jalur-jalur ekonomi dari arah barat (Purworejo), utara (Magelang) dan timur (Sleman)
“Bagi PAN sendiri cabup-cawabup sebisa mungkin mencerminkan keterwakilan dari utara dan selatan,” ungkapnya
Kalaupun hal itu tidak terjadi cabup-cawabup diawal harus berkomitmen untuk membangun Kulon Progo bagian utara, sehingga suara-suara sumbang bahwa Pemkab Kulon Progo hanya memprioritaskan pembangunan wilayah selatan tidak terdengar lagi pasca Pilkada 2024. (*)
