Indonesiadaily.net — Anggota DPRD Kabupaten Bogor asal Dapil III Nurunnisa Setiawan meminta pemerintah daerah hingga pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam melakukan penataan kawasan Puncak.
Hal itu disampaikan dalam menanggapi seorang wisatawan asal Jakarta yang meninggal karena terkena macet parah yang terjadi pada Minggu 15 September 2024 kemarin.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah hingga pusat harus kembali mengkaji penataan kawasan Puncak yang tidak hanya memikirkan estetika semata.
“Relokasi PKL Puncak memang mengubah estetika kawasan Puncak, namun ada hal substansial yang mesti dilihat, yakni kenyamanan dan keamanan para wisatawan,” kata dia.
Sebagai warga Puncak asli, Nurunnisa menilai masih banyak yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor hingga pusat, salah satunya dalam melerai kemacetan.
“Hampir setiap akhir pekan dan libur panjang, saya merasakan keringat kemacetan seperti para wisatawan lain. Ini harus segera ada jalan keluar untuk melerai kemacetan yang sifatnya tidak sementara,” papar politisi muda yang tinggal di Cisarua ini.
Nurunnisa menilai, Pemkab Bogor hingga pusat mestinya melakukan penataan dari mulai merapikan arus lalu lintas Puncak yang selalu menjadi permasalahan.
“Sebetulnya, hal utama yang harus dilakukan adalah menata Puncak dari arus lalu lintas, agar kemacetan yang jadi langganan ini tidak ada lagi. Agar wisatawan nyaman, warganya senang,” ucapnya.
Ia juga meminta agar pemerintah Pusat segera melakukan maksimalisasi jalan alternatif Puncak untuk melerai kemacetan di jalan utama.
“Ada beberapa jalur alternatif yang penggunaannya belum dimaksimalkan. Ini juga bisa jadi salah satu solusi dalam melerai kemacetan,” papar dia.
Kemacetan juga, kata dia, disebabkan oleh kendaraan roda dua yang tidak diatur oleh rekayasa lalu lintas yang saat ini berlaku. Sehingga, tidak sedikit kemacetan di titik-titik tertentu yang disebabkan pemotor.
“Bukan mendiskriminasi, kendaraan roda dua yang tidak diatur seringkali menjadi penyebab kemacetan. Sehingga ke depan, kendaraan roda dua juga harus diatur rekayasa lalu lintasnya, baik ganjil genap ataupun dengan cara lain,” papar dia.
Selain itu, Nurunnisa meminta pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan darurat di setiap titik rawan kemacetan.
“Wisatawan yang terjebak macet, tidak sedikit haus dan lapar. Sementara, para PKL sudah tiada. Sehingga pemerintah harus bertanggungjawab untuk memberikan solusi kenyamanan lain seperti membuat pusat pelayanan darurat di titik rawan kemacetan,” jelas dia.
Pusat pelayanan darurat itu, kata dia, berisikan untuk pelayanan dasar seperti cek kesehatan hingga perbantuan armada ambulan untuk pelayanan yang mendesak.
“Seperti semalam, saya mendapat kabar ada ambulan yang akan membantu warga dan wisatawan yang sakit, tapi akses mereka terkunci kemacetan. Sehingga, posko pelayanan darurat ini harus disebar, jangan di satu titik,” tutup dia.
(Acep Mulyana)
