Indonesiadaily.net – Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMP Negeri sudah beberapa kali disempurnakan dan tinggal dijalankan sesuai aturan.
“Kalau soal PPDB tidak harus dibangun sekolah, meski ada kekurangan sekolah. Tapi pelaksanaan sistemnya harus dijalankan,” kata Nuroji ditemui di Depok.
Nuroji mengatakan PPDB jalur zonasi banyak ditemukan perubahan titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah dan memasukan nama anak peserta didik ke Kartu Keluarga (KK) yang berdekatan dengan sekolah. Sehingga peserta didik itu bisa masuk ke sekolah tersebut dan kouta habis.
“Sistem zonasi menurut saya sudah diakalin jarak koordinatnya diubah-ubah. Kemudian memasukan kartu keluarga, itu kan udah bukan sistem lagi tapi orangnya udah ngaco,” ungkapnya.
“Kalau pun kekurangan sekolah negeri, kan masih ada sekolah swasta. Solusinya dijalankan dulu sistemnya. Sistem ini sudah beberapa kali disempurnakan,” ucapnya.
Lebih lanjut sistem PPDB jika dijalankan dengan sesuai aturan akan berjalan dengan baik. Misal PPDB jalur prestasi, afirmasi, zonasi dan lainya itu tidak dijalankan maka menjadi masalah.
“Sistemnya dijalankan dengan baik, kalau sistem prestasi ya ikuti, jalur afirmasi dan alur zonasi bawa kartu keluarga nitip menitip itu yang menjadi masalah,” jelasnya.
Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rizki Apriwijaya berencana melakukan evaluasi PPDB di Jawa Barat khususnya jalur zonasi.
“Evaluasi PPDB di Jawa Barat khususnya jalur zonasi menjadi masalah umum di Indonesia. Saya kira yang menjadi titik berat ,” kata Rizki.
Ia menambahkan masalah dalam jalur zonasi yang sering ditemui adalah banyak peserta didik menumpang di KK warga yang berdekatan dengan sekolah sehingga dengan mudah bisa ikut daftar jalur tersebut.
“Secara aturan dari Kementerian satu contohnya membolehkan KK berumur satu tahun untuk bisa mendaftar anaknya jalur zonasi. Artinya satu tahun mereka berdomisili lingkup sekolah bisa daftar,” katanya.
“Akhirnya setiap tahun jalur zonasi ini terus mendekat, sekarang di bawah satu kilo. Kami akan evaluasi pemerintah tingkat provinsi dan pusat secara menyeluruh. Sehingga bisa merata seluruh warga masyarakat di Jawa Barat. Mudah-mudahan harapan kita PPDB bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : M.Yadi
Editor : Nur Komalasari
