Indonesiadaily.net – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pemilu pasti diwarnai tindak kecurangan, termasuk pemilu di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Apa yang dikatakan Mahfud MD berkaitan dengan pernyataan SBY yang mengaku mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemilu 2024 yang diprediksi bakal tidak jujur dan adil.
“Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY, Pemilu pasti diwarnai kecurangan. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK (Mahkamah Konstitusi) ketika itu saya tahu itu,” kata Mahfud, Kamis 22 September 2022.
Mantan Ketua MK itu mengatakan, disaat SBY menjadi presiden Indonesia, kecurangannya bukan dilakukan pemerintah ke partai politik (parpol), tetapi antar pendukung parpol yang menjadi kontestan pemilu. Hal itu terbukti ketika ada gugatan hasil pemilu ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain.
“Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai,” kata dia.
Mahfud lantas membedakan kecurangan pemilu zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era reformasi saat ini. Zaman Orba, kata dia, kecurangan langsung dilakukan oleh penguasa.
“Zaman Orba, curangnya vertikal, sekarang curangnya horizontal terjadi antarkelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu,” kata dia.
Sebelumnya, SBY sempat menyatakan bakal ‘turun gunung’ di Pemilu 2024. Ia mengklaim mendapat informasi penyelenggaraan pemilu bisa tidak jujur dan adil.
Pernyataan SBY itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2022.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ujar SBY. (*)
Editor : Pebri Mulya
