Indonesiadaily.net – Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dipilih warga, tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.
Alasan Alexander mengusulkan hal tersebut, karena masih adanya daerah di Indonesia yang masyarakatnya belum siap mengikuti pilkada langsung.
“Saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujar Alexander.
Alexander juga menilai, selama ini penyelenggaraan pilkada langsung yang dipilih warga belum mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas. Karena, masih banyak daerah yang permasalahannya tidak bisa diselesaikan kepala daerah yang dipilih secara langsung.
“Kita melihat pilkada itu juga belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas. Ini faktanya,” ucapnya.
Karena itu, lanjut Alexander, penunjukan kepala daerah bisa jadi jalan keluar.
Ia mengatakan, kepala daerah yang ditunjuk dapat dievaluasi secara berkala. Jika tidak mampu menyelesaikan masalah di daerah, maka diberhentikan dari jabatannya.
“Tinggal tunjuk saja. Kan manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta, enggak perform satu tahun ganti, pecat, selesai. Kalau sekarang kan enggak. Nunggu diganti, lima tahun waktunya habis. Sialnya dia nanti kepilih lagi, 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera,” kata Alexander. (*)
Editor : Pebri Mulya
 tidak dipilih warga, tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.){kind=link}