Indonesiadaily.net – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menurut beberapa kalangan pengusaha akan berdampak secara universal untuk semua sektor dan skala usaha.
Wakil Ketua III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan secara langsung atau tidak, kenaikan harga BBM akan langsung memberikan beban terhadap aktivitas logistik di semua sektor usaha.
“Hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari sisi penyesuaian/penurunan daya beli masyarakat,” ungkapnya, Minggu 4 September 2022.
Shinta beranggapan, pertumbuhan konsumsi masyarakat akan melakukan penyesuaian kembali, namun dalam jangka pendek. Terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kenaikan harga BBM dan pangan terjadi pada saat yang bersamaan.
Di sisi lain, menurut Shinta beberapa sektor usaha yang akan terpuruk karena kenaikan harga BBM, adalah sektor jasa transportasi, logistik, dan jasa perjalanan/pariwisata.
“Tetapi kami rasa yang paling akan terkena dampak paling tinggi adalah sektor perikanan tangkap, pertanian, dan industri manufaktur yang umumnya punya ketergantungan tinggi terhadap penggunaan BBM dalam komponen biaya usahanya,” lanjutnya.
Pengusaha atau produsen pun tidak bisa serta merta menaikan harga jual, karena harus ada pertimbangan kemampuan daya beli masyarakat dan kenaikan beban overhead setelah kenaikan harga BBM.
Shinta pun memperkirakan, satu hingga dua bulan kedepan, baru akan terlihat kenaikan harga BBM di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pemantauan kondisi inflasi akibat keputusan pemerintah tersebut.
“Perusahaan juga banyak yang perlu test the water baik untuk menahan kenaikan harga jual maupun untuk menaikkan harga jual untuk memastikan efeknya terhadap kinerja perusahaan dapat dimitigasi,” lanjutnya.
Adapun, guna mengantisipasi sentimen negatif dari kenaikan harga BBM pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp2,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan.
Selain itu, menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.
Pemerintah daerah pun diminta untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek daring dan untuk nelayan.
Untuk nelayan yang sangat mengandalkan solar, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meminta Pertamina dalam memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan sebanyak 2,2 juta kiloliter. (*)
Editor : Pebri Mulya