Kamis, Mei 30, 2024

Jokowi Keluarkan Tiga Skema untuk Pembelian Pertalite dan Solar

Indonesiadaily.net – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan tiga skema untuk rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi seperti RON 90 atau Pertalite dan juga Solar Subsidi.

Pertama, ada pembahasan mengenai apakah pembatasan dilakukan berdasarkan besaran kriteria cubicle centimeter (cc) kendaraan. Kedua, apakah yang berhak membeli Pertalite hanya mobil umum dan roda dua atau motor saja. Ketiga, hanya untuk warga yang tidak mampu berdasarkan data dan akan diberikan subsidi melalui PKH atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Sosial (Bansos) sembako.

“Itu yang kemungkinan bisa dipakai, tapi masih ada alternatif yang belum final,” terang Jokowi, Kamis 18 Agustus 2022.

Yang jelas, pemerintah akan melakukan pembatasan agar pemakaian BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Baca Juga  Melesat dengan Transformasi, BRI Terus Garap Pertumbuhan Baru UMKM

“Kalau subsidi bisa masuk ke orang, bisa tepat sasaran, tidak seperti sekarang Pertalite, mobil mewah masih ngisi bensin Pertalite. Harusnya kan tidak seperti itu,” kata Jokowi.

Jokowi mengakui, data masih menjadi persoalan penyaluran subsidi. Sejumlah pemangku kepentingan masih berkutat dengan data di masing-masing instansi dalam mengkalkulasi sebuah kebijakan.

“Ini masih dalam hitung-hitungan kita bagaimana membangun sistem agar subsidi betul-betul tepat sasaran jangan yang kaya masih menikmati yang seharusnya bukan untuk mereka. Platform aplikasi ini yang sedang disiapkan dan itu memang memerlukan waktu,” tegasnya.

Saat ini PT Pertamina (Persero) mewajibkan kepada kendaraan roda empat atau mobil untuk melakukan pendaftaran kendaraan di MyPertamina, sebagai langkah pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi.

Baca Juga  Ponselnya Meledak Saat Digunakan, Anak SD di Ciamis Meninggal

Dari pendataan tersebut, maka nantinya diklasifikasikan kendaraan yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar Subsidi berdasarkan aturan yang berlaku yakni melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi hanya tinggal menunggu waktu.

Saat ini pihaknya memang masih melakukan kajian untuk menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran. Hal itu karena memerlukan pemakaian dan pendataan data yang akurat dan paling solid. Diharapkan revisi Perpres 191/2014 bisa selesai secepatnya. “Ini supaya bisa mencegah kebocoran dan bisa menjamin BBM subsidi bisa diterima oleh yang berhak mendapatkan subsidinya,” terang Menteri Arifin dalam Konfrensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa 16 Agustus 2022.

Baca Juga  6 Negara Ingin Lepas dari Persemakmuran Inggris, Salah Satunya Jamaika

Di waktu yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap ada pembatasan pembelian BBM Pertalite, Solar dan LPG Subsidi segera, supaya anggaran subsidi tahun 2022 ini senailai Rp 502 triliun tidak terlampaui batasnya.

“Berharap tadi jumlah dan juta kilo liter Pertalite, Solar dan LPG tetap dikendalikan, kalau tidak bisa terlewati. Bahkan yang Rp502 triliun itu bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol,” tandas dia. (*)

 

Editor : Pebri Mulya


Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles