Senin, November 4, 2024

Jadwalkan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Pekan Depan

Indonesiadaily.net – Jadwal Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dipastikan tidak akan dilaksanakan pada pekan ini. Sebab, hingga saat ini Komisi I DPR masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Berdasarkan undang-undang yang ada, waktu 20 hari diberikan kepada DPR untuk melakukan mekanisme tersebut. “Saat ini kami menunggu rapat bamus,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dilansir dari JawaPos.com.

Dia mengatakan, DPR masih memiliki waktu sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 Desember. Komisi I akan menyelesaikan proses tes sebelum reses. Setelah itu, hasilnya diserahkan ke pimpinan DPR dan dilanjutkan ke presiden.

Seusai dengan mekanisme yang ada, nama calon panglima TNI masih ada di tangan pimpinan DPR. Setelah rapat bamus, pimpinan DPR akan menugasi komisi I untuk melakukan fit and proper test kepada Laksamana Yudo sebagai calon tunggal panglima TNI. ’’Jadi, seperti itu prosedurnya,’’ jelas di.

Baca Juga  LaNyalla Kritik Peningkatan Ekonomi Desa dari Pariwisata: Paling Masuk Akal Pertanian

Sedangkan, untuk kunjungan ke rumah calon panglima TNI dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, dia mengatakan tidak ada aturan baku. Kunjungan tersebut dilakukan karena adanya sebuah tradisi. Namun, sebagaimana ketika Jenderal Andika Perkasa diajukan sebagai calon panglima TNI, komisi I juga bakal berkunjung ke rumah Yudo. ’’Kemungkinan kami lakukan setelah proses fit and proper test,’’ ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Soal sosok calon panglima TNI itu, Meutya menilai Yudo bukan orang asing bagi komisi I. Sebagai kepala staf Angkatan Laut (KSAL), Yudo merupakan mitra komisi I. Pihaknya juga mengenal Yudo cukup lama. ’’Track record-nya cukup cemerlang. Selebihnya nanti kami sampaikan saat fit and proper test,’’ tandasnya.

Baca Juga  Sejarah TNI AU untuk Pertahanan Negara serta Kekuatan Personel dan Armadanya

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR masih mencocokkan waktu untuk menggelar rapat pimpinan (rapim) setelah menerima surpres calon panglima TNI. Menurut dia, rapat bamus akan dilakukan setelah rapim DPR.

Dia melanjutkan, sangat mungkin rapim dan rapat bamus baru dilaksanakan minggu depan. Dengan begitu, fit and proper test calon panglima TNI juga digelar pekan depan.

Di sisi lain, kekerasan yang dilakukan TNI masih menjadi sorotan publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, ada 61 praktik kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI selama Oktober 2021 hingga September 2022. Salah satu klasifikasi kekerasan itu adalah penyiksaan. ’’Peristiwa kekerasan itu terus berulang,’’ ucap Fatia Maulidiyanti, koordinator KontraS, kemarin.

Baca Juga  DPR Sahkan RKUHP Menjadi Undang Undang

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyatakan, realisasi perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua juga harus menjadi atensi Yudo. Sebab, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat dinilai belum jelas. “Dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima TNI mendatang,” terangnya.

Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua sangat penting. Pasalnya, belum banyak perubahan di sana. Bahkan, isu-isu di Papua masih menjadi problem keamanan nasional. “Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer setelah DOB di Papua menjadi penting. Sebab, yang muncul sejauh ini adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih,” paparnya.(*)

 

Editor: Nur Komalasari


Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles

Pemkab Bogor

Perumda Tirta Kahuripan