Indonesiadaily.net – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuturkan, sekarang ini bukan hanya tentang anggaran pertahanan Indonesia yang dikeluhkan karena presentasenya yang termasuk kecil di Asia, tetapi juga birokrasi pencairan pertahanannya
“Walaupun saya sampaikan Kementerian Keuangan, kepada DPR bahwa anggaran pertahanan kita termasuk salah satu yang paling kecil di Asia. Pengeluaran untuk pertahanan Indonesia sekarang kurang dari 1 persen dari produksi domestik bruto,” kata dia.
Prabowo menjelaskan, di Asia Tenggara saja anggaran pertahanan Malaysia masih ada di atas Indonesia. Dia pun berandai-andai soal kenaikan anggaran yang bisa membuat peningkatan gaji prajurit TNI.
“Untuk pertahanan kita termasuk paling rendah di bawah Singapura di bawah Thailand. Di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, kita hanya 0,8 persen. Kalau sama dengan Malaysia saja, berarti anggaran kita naik tiga kali,” urainya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, Presiden Jokowi sempat ingin menaikkan anggaran pertahanan Indonesia. Namun, saat itu pandemi Covid-19 menghancurkan perekonomian dunia. Akibatnya anggaran negara lebih banyak dihabiskan untuk penanganan kesehatan.
“Tapi pas mau menaikkan datang pandemi Covid-19, suatu ancaman yang sangat dahsyat yang menghentikan perekonomi dunia selama 3 tahun, ” sebutnya.
Meski pandemi telah berangsur turun secara global, namun ternyata Indonesia lebih membutuhkan anggaran lebih besar untuk pembangunan dan mengentaskan kemiskinan.
“Setelah kita kaji, ternyata memang pertahanan negara yang diperlukan sangat besar dan karenanya negara kita masih menghadapi tuntutan untuk melaksanakan pembangunan dan untuk menghilangkan kemiskinan,” ungkapnya.
Alhasil, Prabowo pun tidak jadi meminta kenaikan anggaran pertahanan Indonesia. Tetapi, ada hal lain yang ditekankan Prabowo soal anggaran, yakni agar cepat direalisasikan.
“Kita tak menuntut anggaran pertahanan harus naik, sebagai Menhan saya menyampaikan ke Menkeu saya tidak minta anggaran pertahanan tidak naik di atas 0,8 persen, tapi saya minta anggarannya cepat diturunkan, ” tegasnya.
Menurut Prabowo, yang jadi masalah dalam birokrasi pencairan anggaran pertahanan adanya di Kementerian Keuangan RI yang kini dipimpin Sri Mulyani.
“Jangan anggaran itu tertahan oleh birokrasi, oleh kertas ini itu. Kadang kadang minta apapun birokrasi. Dapat izin satu saja bisa berbulan bulan. Itu saja saya minta dari Menkeu. Jangan anggaran itu ditahan tahan. Itu yang saya minta,” bebernya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terus mendukung Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.
“APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita sehingga kami berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Maka dari itu kami optimis, namun tetap menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, di tahun 2023 anggaran perlindungan pendidikan menjadi yang terbesar, yakni Rp 612,2 triliun, lalu ada anggaran perlindungan sosial Rp476 triliun, anggaran ketahanan energi Rp341,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp392,1 triliun, anggaran pertahanan keamanan mencapai Rp316,9 triliun, anggaran kesehatan 2023 mencapai Rp178,7 triliun. (*)
Editor : Pebri Mulya
