Indonesiadaily.net – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk merubah dan mengembangkan kurikulum belajar praja.
Menurut Tito, ini berkaitan dengan Kurikulum IPDN yang harus beradaptasi dengan pembaharuan kondisi, serta perkembangan lingkungan yang terus terjadi.
“Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book kalau pelajaran dasar boleh,” kata Mendagri, Tito Karnavian.
Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap Praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.
“Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu saja, akan tetapi datangkan praktisi, menteri, TNI dan Polri serta kepala daerah yang sukses juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh praja,” jelasnya.
Lebih lanjut, mantan Kapolri itu menegaskan, seluruh rangkaian rekrutmen IPDN berlangsung secara transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang baik.
Kesalahan dalam merekrut, sambung Tito, tentunya akan berkontribusi 60 persen terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya akan dipimpin.
Untuk memastikan transparansi dengan melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit,” demikian Tito. (*)
Editor : Pebri Mulya