Indonesiadaily.net – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Depok H.M Hasbullah Rahmad mengungkapkan masih ada problem dalam memperjuangkan flyover atau underpass Citayam, karena lebih panjang dari dewi sartika yang harus lewatin pasar, terminal, stasiun dan perlintasan sebidang.
“Problem flyover Citayam itu ada di 2 daerah, sebagian kecil masuk Depok dan sebagian besar masuk Kabupaten Bogor,” papar Hasbullah, Selasa (25/4/2023).
Terkait hal itu, Hasbullah menjelaskan bahwa pembebasan lahannya diserahkan ke masing-masing daerah, kalau pembebasannya sudah selesai baru akan berlanjut ke progres pembangunannya.
“Nah Citayam ini kan belum ada gerakan terhadap lahan yang akan dijadikan flyover atau underpass. Jadi menurut saya ya Jawa Barat tinggal menunggu apakah Kabupaten Bogor dan Kota Depok sudah mempersiapkan anggaran untuk pembebasan lahan, kalau sudah ada langkah langkah pembayaran di lokasi maka kami akan mendorong untuk persiapkan anggaran flyover ata underpass,” papar Hasbullah.
Wakil rakyat dari Dapil Jabar VIII (Kota Depok-Kota Bekasi) ini pun sudah berikan planning bahwa daerah perbatasan harus diintervensi provinsi, jika tidak Citayam akan selamanya crowded. Maka Citayam harus di tata baik, misalnya pelebaran jalan maupun kemacetan yang ada di Citayam.
Tapi hal pentingnya adalah pada pembebasan lahan di kedua daerah tersebut sehingga bisa dilanjutkan upaya Provinsi Jabar untuk membangun flyover Citayam, sebab tidak mungkin belanja modal kalau di atas tanah yang bukan milik pemerintah, bukan milik asset penyegaran.
Dirinya berharap di 2024, baik Depok dan Kabupaten Bogor sudah memberikan tanah, maka paling lambat 2025 udah mulai proyek pembangunanya.
“Ketika Depok sudah membebaskan tanah kan gak lama eksekusi, target kita 1 tahun. Molor lah sampe januari pertengahan karena ada lampu taman dan lukisan yang haus dibangun, tapi semua sesuai dengan schedule, kita prediksi desember akhir secara produksi tinggal finising, akhirnya molor di pertengahan januari. Jadi kalo kita pemprov siap menanggarkan berapapun anggaran ketika posisi lahan nya sudah dibebaskan,” ucap Hasbullah. (*)