Indonesiadaily.net – Indonesia harus mewaspadai akan ancaman resesi ekonomi global. Itu menjadi pesan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Pasalnya, jika hak itu terjadi, akan ada dampaknya bagi perekonomian Indonesia pada 2023.
“IMF kemarin bicara tahun 2023 ini akan resesi dunia. Banyak negara akan bangkrut,” ujarnya.
Erick mengungkapkan, langkah yang harus diambil Indonesia adalah memperkuat perekonomian dalam negeri agar faktor eksternal tidak terlalu mempengaruhi roda perekonomian Tanah Air. Terutama pasokan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Ketika konsolidasi dalam negeri kuat, faktor eksternal harus kita perhitungkan karena ini, kan, rantai pasok. Nah, ini yang kita musti waspada terlepas di tahun ini kita lihat bagus, tahun 2023 harus waspada. Terus harus efisiensi,” ungkanya.
Erick menjabarkan, langkah yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam menghadapi tantangan resesi dunia dengan mendorong ekonomi kerakyatan.
“Ekonomi kerakyatan ada dua. Pertama bagaimana kita memastikan usaha mereka bisa ada pembiayaan, tetapi pendampingan tak kalah penting. Dan yang kadang-kadang kita terlupa tadi rantai pasok. Nah ini yang kita jaga,” ucapnya.
Dalam hal ini, kata Erick, perusahaan BUMN melakukan konsolidasi atau bersinergi dengan perusahaan BUMN lainnya untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan usahanya atau bisa naik kelas. Sebab, penciptaan lapangan kerja terbesar juga dikontribusi dari sektor tersebut.
Erick mencontohkan, konsolidasi yang dilaukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI dengan PT Pegadaian (Persro) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menyediakan akses pembiayaan bagi sektor UMKM.
“Yang tadinya ultra mikro PMN pinjaman Rp 1 juta-Rp 4 juta lalu naik ke pegadaian yang pinjamannya mungkin Rp 20-50 juta. Nanti naik lagi BR. Itu yang mungkin hal positif mereka punya kesempatan untuk naik kelas. Tidak hanya mendorong tapi pendampingan ini penting,” jelasnya.
Erick melanjutkan, hal itu juga akan berdampak baik pada kinerja perusahan itu sendiri dengan jumlah nasabah yang meningkat. “Dan ini terbukti ketika PMN kita yakini ini program yang sangat bagus. PMN saat covid tumbuh 7,1 juta nasabah. Artinya pembukaan lapangan kerja terjadi sebanyak 7,1 juta di PMN belum lihat program yang lain,” sebutnya.
Erick menekankan, dalam menghadapi tantangan kedepan, Indonesia harus membangun ekonomi kerakyatan. Meskipun demikian, bukan berarti BUMN anti pada kerjasama dengan korporasi besar atau anti asing. Namun, semua kerjasama yang dilakukan harus berdampak positif pada ekonomi rakyat.
“Seperti yang saya tekankan diawal, BUMN tidak boleh menjadi negara gading, dia harus mendorong ekonomi kerakyatan. Tetapi banyak juga kalau bicara rantai pasok kita terbuka kerjasama dengan privat sektor dan swasta bahkan strategi partner dari luar negeri. Tapi harus komitmen dengan ekosistem yang mau kita bangun atau blue print kita. Bukan blue print China bukan blue Print Amerika tapi bule print Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor : Pebri Mulya