Elly Rachmat Yasin Dorong Adhi Karya Berkolaborasi dengan UMKM

elly rachmat yasin
Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi PPP, Elly Rachmat Yasin dalam diskusi Bersama tokoh masyarakat dengan tema ‘Peran Kemitraan UMKM dan BUMN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi’ di Bogor pada 24 November 2022.

Indonesiadaily.netBadan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar pertumbuhan ekonomi terus menggeliat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi PPP, Elly Rachmat Yasin dalam diskusi Bersama tokoh masyarakat dengan tema ‘Peran Kemitraan UMKM dan BUMN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi’ di The Camp Cibuntu, Ciampea, Bogor pada 24 November 2022.

Elly yang merupakan anggota DPR RI dapil Jawa Barat V/Kabupaten Bogor mengatakan, sinergitas antara BUMN dan UMKM tentunya bisa dalam hal sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan catatan, di kaslter infrastruktu terdampat BUMN kontruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

elly rachmat yasin 2

Dimana salah satunya, yakni PT Adhi Karya kini sedang mengerjakan 180 proyek kontruksi, seperti  pembangunan beberapa ruas jalan tol, kereta LRT Jabodebek, perluasan kereta MRT Jakarta dan proyek Ibu Kota Negara (IKN).

“Selain penyerapan tenaga kerja, lini bisnis Adhi Karya seperti Engineering & Konstruksi, Properti & Hospitaliti, Manufaktur hingga Investasi juga diharapkan lebih terbuka melibatkan UMKM,” katanya.

Baca Juga  Mendikbud Ristek Ajak Guru Ciptakan Perubahan

Elly menjelaskan, permasalahan sekarang ini, meningkatnya pengangguran di Indonesia, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2021, ada 9,10 juta pengangguran. Sementara Angkatan kerja yang belum terserap mencapai 139,81 juta. Ditambah lagi 30 juta pelaku UMKM yang gulung tikar hingga PHK oleh beberapa perusahaan besar.

“Ini adalah dampak dari 2 tahun pandemic Covid-19. Jadi, pergerakan roda ekonomi tidak berjalan maksimal,” jelasnya.

Elly menjelaskan, sebanyak 700 ribuan UMKM di kabupaten Bogor memerlukan kolaborasi dengan perusahaan yang lebih besar seperti BUMN. Dalam hal ini, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai BUMN bidang infrastruktur dan investasi didorong untuk merealisasikan tangung jawab sosialnya dengan menggandeng UMKM.

“Saya apresiasi atas peran Waskita Karya dalam memberdayakan UMKM di beberapa tempat secara sehingga UMKM bisa kuat, terutama bagi yang terdampak Covid-19 melalui program pelatihan, sosialisasi dan kemitraan,” katanya.

Lebih lanjut Elly Rachmat Yasin mengingatkan pentingnya peningkatan peran serta BUMN dalam penguatan sektor UMKM dan swasta sebagai implementasi ketetapan (TAP) MPR No. 16 tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Jadi, pentingnya sinergitas BUMN dengan pelaku UMKM dan koperasi, serta pengusaha swasta, untuk penguatan dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi dalam demokrasi ekonomi.

Baca Juga  Gudang Ludes Terbakar, JNE Cimanggis Pastikan Ganti Rugi Barang Konsumen

“Ketetapan MPR tersebut merupakan semangat reformasi yang harus dijalankan,” tuturnya.

elly rachmat yasin

Sementara itu, narasumber lainnya dalam diskusi tersebut yang juga pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, M. Romli, menambahkan, kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa saat ini oleh Kementerian dan Lembaga serta BUMN agar mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM. Maka, koperasi dan UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang dalam rantai pasok BUMN.

Salah satu narasumber dari unsur pelaku UMKM bidang konstruksi, Ahsani, mengatakan bahwa masih banyak sumber daya yang ada di masyarakat yang memerlukan kerjasama lebih luas dengan BUMN. Seperti bahan bakar briket yang mestinya bisa diproduksi melalui pengolahan sampah oleh masyarakat.

Perlu diketahui, pengawasan terhadap BUMN merupakan fungsi Komisi VI DPR RI. Saat ini, Kebijakan kementerian BUMN hingga aksi korporasi BUMN dalam pengawasan DPR RI dengan tujuan agar BUMN lebih bermanfaat bagi rakyat dan negara.

Baca Juga  Cara Mudah Membuat e-Paspor Indonesia, Serta Biaya yang Dibutuhkan

BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, BUMN pasti dalam kekuasaan negara. Berbeda dengan swasta, yang dikuasasi perorangan atau kelompok.

Sebelumnya jumlah BUMN sebanyak 108 perusahaan, kini menjadi 41 perusahaan. Bahkan konsolidasi terus dilakukan dengan target menjadi 37 perusahaan. Dari sebelumnya sebanyak 27 kelompok (klaster) dirampingkan lagi kini hanya 12 klaster. (*)

 

Editor : Pebri Mulya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *