Kamis, Mei 30, 2024

DPRD Kabupaten Bogor Waspadai Dampak Kenaikan Harga BBM, Sampaikan Solusi untuk Pemerintah

Indonesiadaily.net – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tentunya akan berdampak pada harga kebutuhan pokok yang juga merangkak naik. Oleh karena itu, Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Ar Rasyid menginginkan Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengantisipasi permasalahan tersebut.

Apalagi saat ini momentumnya sedang pembahasan KUA PPAS 2023 dan setelahnya kemungkinan akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan 2022.

“Anggaran di dinas-dinas tertentu harus di dorong untuk menciptakan kemandirian pangan masyarakat,”kata Lukmanudin Ar Rasyid, Selasa 6 September 2022.

Lukman yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB menegaskan, dinas yang perlu di perkuat dalam rangka mendorong kemandirian pangan masyarakat adalah Dinas Ketahanan pangan.

Baca Juga  Viral! Video Pelajar SMP di Bogor Saling Serang dengan Sajam Beredar

“Itu harus dioptimalkan fungsinya dan memaksimalkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L),”katanya.

Salah satu yang bisa dilakukan Dinas Peternakan dan perikanan adalah memaksimalkan produksi Balai Benih Ikan (BBI) untuk membantu masyarakat memelihara ikan dengan metode sederhana seperti lele bioplok dan lainnya.

“Sementara itu UPT Pembibitan ternak harus didorong dengan mengoptimalisasi bantuan Day Old Chick (DOC) atau bantuan ayam yang berumur satu hari, kepada masyarakat secara langsung baik melalui kelompok ternak RW, RT atau lembaga yayasan pendidikan seperti pondok pesantren dan boarding school,” katanya.

Sementara untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan mendorong masyarskat menanam sayuran di pekarangan rumah melalui Kelompok Wanita Tani (KWT).

Baca Juga  Bolos Sekolah, Pelajar di Tangerang Terjaring Razia

“Dengan begtitu saya yakin dampak kenaikan BBM akan teratasi dan juga Kondisi kenaikan BBM jangan sampai berdampak pada krisis pangan di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut kata Lukman persoalan ini harus menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dan Badan anggaran yang sedang melakukan pembahasan KUA PPAS melakukan penguatan terhadap dinas-dinas terkait,”katanya. (*)

 

Editor : Pebri Mulya


Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles