Indonesiadaily.net – Menjelang habisnya masa jabatan kepala daerah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebut Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.
“RKPD 2024 yang disusun hari ini merupakan RKPD paling penting untuk Pemkab Bogor karena, 1 Januari 2024 Kabupaten Bogor akan diisi oleh PJ Bupati Bogor dari Kemendagri,” ungkap Rudy Susmanto, Jumat, 10 Februari 2023.
Sehingga, kata Rudy, penyusunan RKPD itu dijadikan pedoman utama dalam melakukan kerja-kerja pemerintah oleh Pj Bupati Bogor di awal 2024, dalam melaksanakan program Kabupaten Bogor berikutnya.
“Tentu 2024 adalah tahun tanpa visi-misi kepala daerah, sehingga RKPD menjadi pedoman utama bagi Pj Bupati Bogor dalam melaksanakan program di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Dalam penyusunan RKPD 2024 yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor itu, legislatif dan eksekutif sepakat untuk meneruskan program-program strategis dan menyentuh masyarakat yang sudah digagas oleh Ade Yasin-Iwan Setiawan.
“Banyak beberapa program prioritas yang salah satunya telah dilaksanakan oleh kepala daerah yang hari ini menjabat. Jadi program-program yang sudah dicetuskan oleh Ade Yasin- Iwan Setiawan. Kami tetap berharap, tetap dilanjutkan di 2024,” ucap Politisi Partai Gerindra itu.
Salah satu program cetusan Ade-Iwan yang masuk RKPD adalah Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa alias Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Oleh karena itu, Rudy meminta, Samisade dapat dijadikan skala prioritas.
“Itu merupakan aspirasi masyarakat jadi tetap dilanjutkan di 2024. Sehingga penyusunan RKPD hari ini, kami meminta bantuan keuangan infrastruktur desa atau samisade, tetap menjadi prioritas untuk tetap dianggarkan,” jelasnya kepada Bogordaily.net.
Selain itu, ia menyebut, bantuan keuangan untuk tenaga pendidik, sektor keagamaan dan sektor sosial lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat tetap dianggarkan di 2024.
“Terkait hibah keagamaan, insentif RT RW, guru ngaji, guru SD, itu harus tetap dianggarkan, diprogramkan di tahun 2024, tetap dilanjutkan kembali,” jelas dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanuddin menuturkan, terkait prioritas masyarakat harus dilaksanakan sehingga dapat dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari DPRD Kabupaten Bogor.
“Perlu ada penekanan juga hal-hal yang positif untuk dilanjutkan. Yang dibutuhkan masyarakat harus tetap dilanjutkan,” terangnya. (*)
Editor : Pebri Mulya
