Indonesiadaily.net – Pemerintah China menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Anggota Komisi I DPR RI Bakri HM meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China terkait permintaannya tersebut.
Bakri berharap pemerintah dapat berpikir panjang atas permintaan Pemerintahan China tersebut, jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini digoyang oleh isu tersebut.
“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” ujar Bakri saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (13/4/2023).
Politisi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan desakan dari Pemerintahan China yang menjadikan APBN sebagai penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya kesepakatan awal yang dibuat sebelumnya pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan dana dari APBN.
“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ucapnya.
Bakri pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awal, jangan menjadikan APBN sebagai sebagai jaminan hutang.
“Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tutupnya.
Sekedar informasi, China Development Bank (CDB) meminta pembayaran utang untuk menambal cost overrun sebesar USD 1,2 miliar dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembayaran atau penjaminan utang masih dalam proses negosiasi.
Luhut menjelaskan Indonesia menginginkan adanya pembayaran melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Sebab, jika menggunakan APBN akan memakan waktu lebih panjang.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018. Tapi kalo dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami panjang dan itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” kata Luhut, Selasa (11/4/2023). (*)
Reporter : Aulia Syahramadhan
Editor : Andri
 menjadi jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).){kind=link}