Indonesiadaily.net – Rencana pengurangan non-ASN atau honorer jadi pembahasan dalam pertemuan Wali Kota Bogor yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Senin 12 September 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Bima menjelaskan, ingin ada percepatan proses pemetaan, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian persoalan tenaga honorer.
“Kami bahas tahapan-tahapannya dan bagaimana memperjuangkan agar pelayanan publik bisa berjalan, tenaga honorer yang sudah lama bisa diperjuangkan dan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa dipenuhi,” ujar Bima dalam pertemuan yang juga dihadiri Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Untuk menyusun hal-hal secara intens dan detail, kata Bima, disepakati pula pembentukan tim kecil antar lembaga.
“Kami optimis ada titik temu yang menjadi kesepakatan bersama yang menjadi panduan untuk pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menerangkan, tim kecil yang dibentuk dalam rakor tersebut untuk merumuskan poin-poin secara teknis dari apa yang menjadi aspirasi di daerah.
“Perlu ada keputusan besar. Satu dua hari ini bertemu lagi. Jadi tidak harus nunggu minggu depan. Ini membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga. Bagaimana kita membuat rumusan yang ringan dan tidak njlimet tapi ini jadi alternatif dan tetap merespon persoalan tadi,” ujar Azwar Anas.
Anas menegaskan, persoalan ini adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah yang diselesaikan oleh satu atau dua instansi. Pertemuan kali ini bertujuan untuk menampung masukan dari kepala daerah, serta menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.
Sedangkan tujuan jangka panjang dari penataan sumber daya manusia (SDMA) ini, ialah menyiapkan Indonesia untuk menjadi empat kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2050.
“Visi besar itu tidak hanya bergantung pada kekuatan industri dalam negeri, tetapi juga kesiapan SDM aparatur,” katanya. (*)
Editor : Pebri Mulya
