Indonesiadaily.net– Bawaslu Kota Depok Jawa Barat mulai melakukan penertiban membersihkan alat peraga sosialisasi (APS) pada Senin (20/11/2023).
Penertiban APS di Kota Depok di beberapa titik sebagai upaya mencegah adanya temuan pelanggaran Pemilu 2024.
“Mulai hari ini kami (Bawaslu) melakukan penertiban APS,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Depok Andriansyah.
Andriansyah mengatakan penertiban APS dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan unsur Badan Pengawas Pemilu, Kodim 0508/Depok, Polres Metro Depok, dan Satpol Pamong Praja Kota Depok.
“Mulai hari ini (pelaksanaan penertiban APS) sampai pelaksanaan kampanye. Penertiban secara teknis Satpol PP, ya kewenangan ada di Satpol PP,” katanya.
Dirinya menjelaskan sebelum penertiban APS sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu yaitu partai politik (parpol) sehingga mereka ada yang mencopot APS sendiri.
“Bawaslu Depok sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) dan pasca penetapan DCT untuk melakukan imbauan terkait hal- hal alat peraga sosialisasi,” ungkapnya.
Kepala Satpol PP Mohammad Thamrin mengaku pelaksanaan penertiban APS Satpol PP membantu kegiatan Bawaslu.
“Satpol PP mendukung program yang dilakukan Bawaslu Depok, mudah – mudahan dengan penertiban APS ini kota Depok lebih tertata rapih,” ucapnya.
Dirinya mengatakan alat peraga sosialisasi berupa spanduk, billboard, dan lainya terlihat berantakan.
Penertiban APS ini juga sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang penertiban.
“Spanduk dan billboard berantakan tidak sesuai dengan ketentuan, kita punya perda Nomor 5 Tahun 2022 terkait penertiban ini di mana tidak boleh pasang reklame, billboard di pohon , tiang listrik, dan membentang jalan itu tidak boleh. Belum ada pemilu juga perda kita sudah ada. Diharapkan tertib dalam pemasangan reklame di Depok,” pungkasnya.
Penulis : M.Yadi
Editor : Nur Komalasari
