Indonesiadaily,net – Krisis yang tidak juga berhenti, membuat Perdana Menteri Inggris Liz Truss memecat Menteri Keuangan, Kwasi Kwarteng, pada Jumat 14 Oktober 2022.
Kwarteng pun mempublikasikan pemberhentiannya tersebut melalui media sosial pribadinya.
“Anda telah meminta saya untuk mundur sebagai Rektor Anda (Bendahara). Saya telah menerimanya,” tulisnya dalam surat kepada Truss dan dipublikasikan di akun Twitter-nya.
Sementara itu, Downing Street menolak mengomentari kabar tersebut kepada Reuters.
Dengan kebijakan dari perdana menteri tersebut, maka Kwarteng menjadi menteri keuangan Inggris dengan masa jabatan paling cepat sejak 1970.
Sebab, pemecatan berlangsung 38 hari setelah pengangkatan Kwarteng sebagai Menkeu.
Kwarteng diberhentikan secara langsung oleh Truss setelah bergegas kembali lebih awal dari pertemuan internasional di Washington, Amerika Serikat.
Kebijakan pemecatan tersebut, diputuskan saat pemerintahan Truss sedang menghadapi tekanan dalam menangani kenaikan biaya hidup, inflasi, dan ancaman resesi yang semakin di depan mata.
Baru-baru ini, Truss pun menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang cukup kontroversial bagi para elit Inggris, terutama soal rencana memotong tarif pajak penghasilan.
Pada 23 September 2022, Truss dan Kwarteng mengumumkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan selama beberapa tahun terakhir.
Kebijakan strategi tersebut mencakup pemangkasan tarif pajak hingga 45 persen dan meningkatkan pinjaman pemerintah.
Namun, kebijakan ini tak disambut baik oleh pasar Inggris. Rencana tersebut malahan memicu krisis kepercayaan investor terhadap pemerintah, memukul nilai tukar poundsterling, hingga mengguncang pasar global.
Bank Sentral Inggris bahkan harus melakukan intervensi untuk mencegah dana pensiun terseret dalam kekacauan tersebut.
Tak hanya itu, seorang anggota parlemen Partai Konservatif mengungkapkan kebijakan politik Truss menyebabkan banyak kerusakan.
“Masalahnya sekarang pasar telah kehilangan kepercayaan pada Partai Konservatif, dan siapa yang dapat menyalahkan mereka?” katanya.
Inggris sendiri juga berhadapan dengan krisis biaya hidup di lingkungan masyarakatnya. Banyak warga memilih untuk mengurangi makan hingga menjadi pekerja seks demi bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) dan membayar tagihan listrik yang terus meroket. (*)
Editor : Pebri Mulya
