Indonesiadaily.net – Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,4 miliar, China dinobatkan sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia.
Tetapi, sekarang ini ternyata China sedang mengalami masalah baru yang berkaitan dengan angka kelahiran penduduknya.
Sebuah penelitian yang terbit dalam jurnal Wiley pada 15 Juni 2022, menunjukkan angka kelahiran di China hanya menyentuh 7,52 kelahiran per 1.000 orang.
Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya, di mana tingkat kelahiran sebanyak 8,52 per 1000 orang. Untuk itu, pada 2021, angka kelahiran anak di China menjadi yang paling rendah sejak 1949.
Kebijakan satu anak atau one child policy yang digencarkan pemerintah untuk menekan membludaknya populasi, ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap menurunnya tingkat kelahiran anak di China sejak awal abad ke-21.
Mulanya, pada akhir 1978, kebijakan ini bersifat sukarela dengan mendorong keluarga untuk memiliki tidak lebih dari dua anak. Akan tetapi, satu anak di setiap keluarga lebih disukai.
Pada 1979, kebijakan pun berkembang dengan membatasi satu anak di setiap keluarga. Namun, saat itu one-child policy masih belum diterapkan secara merata.
Hingga pada 1980, pemerintah pusat berusaha melakukan standardisasi kebijakan satu anak secara nasional.
Guna menekan angka kepadatan penduduk, China berusaha menerapkan kebijakan secara universal. Namun, masih ada pengecualian bagi orang tua kelompok etnis minoritas, atau mereka yang anak sulungnya terlahir cacat.
Pemerintah pun berusaha membuat kebijakan seefektif mungkin dengan beberapa metode penegakan, seperti penggalakan kontrasepsi dan tawaran insentif keuangan bagi yang patuh. Sementara bagi yang melanggar, pemerintah tak segan untuk menjatuhkan sanksi.
Bahkan terkadang, pada awal 1980-an, pemerintah mengambil tindakan ekstrem seperti aborsi paksa dan sterilisasi terutama bagi kaum perempuan.
Meski berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi kebijakan satu anak di China justru menimbulkan konsekuensi lain.
Konsekuensi yang paling menonjol, yakni rasio jenis kelamin secara keseluruhan di negara ini menjadi condong ke laki-laki, kira-kira 3-4 persen lebih banyak dibanding perempuan. Pasalnya, penduduk China terutama di pedesaan lebih menyukai anak laki-laki.
Mereka menganggap anak laki-laki akan mewarisi nama keluarga dan harta benda orang tua. Saat keluarga dibatasi hanya memiliki satu anak, anak perempuan menjadi sangat tidak diinginkan.
Akibatnya, terjadi peningkatan aborsi janin perempuan usai penentuan jenis kelamin melalui USG.
Hingga seiring waktu, kesenjangan antara jumlah laki-laki dan perempuan pun kian melebar. Hal ini menimbulkan masalah lain, yakni hanya ada sedikit perempuan untuk dinikahkan.
Tak hanya rasio jenis kelamin, kebijakan satu anak juga meningkatkan proporsi orang tua lantaran menurunnya jumlah anak yang lahir beriringan dengan peningkatan umur panjang sejak 1980.
Hal ini menjadi perhatian, karena sebagian besar warga lanjut usia di China mengandalkan anak mereka untuk mendapatkan dukungan setelah pensiun.
Kebijakan satu anak resmi berakhir pada akhir 2015. Artinya, mulai 2016, setiap keluarga kembali diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak. Namun, dihapusnya kebijakan tak cukup mengatasi lambatnya tingkat kelahiran anak.
Sebagaimana diberitakan The Guardian 17 Agustus 2022, pemerintah pun mulai menggenjot kebijakan tiga anak dalam satu rumah tangga sebagai ganti kebijakan satu anak.
Namun, biaya hidup yang melejit menjadi salah satu faktor penyebab kaum muda masih enggan memiliki anak.
Untuk itu, pemerintah pun mulai mengeluarkan jurus ekstrem, mulai dari menjanjikan pengurangan pajak dan insentif lain, memperluas akses kesehatan, dan kampanye kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. (*)
Editor : Pebri Mulya
